Pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

Adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

Sarana pelaporan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Menangani laporan pengaduan dari masyarakat, mengambil alih permeriksaan, juga melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kejaksaan.

Sarana pelaporan untuk perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat seseorang bekerja dan seseorang memiliki akses informasi yang memadai tentang tindak pidana korupsi.

Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, Badan Hukum milik Negara, Badan Swasta, dan perseorangan.